Pemilihan umum 2024 masih satu setengah tahun lagi, dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru akan dimulai pada 19 Oktober 2023, namun berbagai manuver politik mulai bermunculan.

Asrudin Azwar yang juga Sekjen Suara Politik Publik (SPP), mengatakan operasi ini umumnya ditujukan untuk mencapai tujuan politik tertentu dari beberapa partai politik yang memiliki kepentingan politik.

“Masalahnya, manuver-manuver tersebut dilakukan secara ilegal, bertentangan dengan semangat demokrasi, dengan apa yang disebut politik sebagai tangan tak terlihat. Lebih tepatnya, berorientasi pada kekuasaan dan terasing dari kepentingan publik. “

Dalam ranah politik riil, manuver semacam ini kerap dilakukan.

Asrodin, misalnya, baru-baru ini memasang sejumlah baliho di beberapa daerah yang dinilai merugikan politisi Partai Grendra.

Di papan buletin, ada gambar Joko Widodo (Jokowi) dan Frabower Subianto berjabat tangan. Lalu ada kutipan dari Prabowo. “Saya mengapresiasi kepemimpinan bangsa Pak Jokowi.”

“Sebenarnya pemasangan baliho itu bukan dari Gerindra, dan tentunya bukan bagian dari program kampanye Gerindra. Tapi itu dilakukan oleh tangan-tangan tak kasat mata politik,'” katanya.

Dan jika Anda melihat lebih dekat pesan politik yang coba dikirim ke Billboard, tambahnya, Anda dapat melihat upaya frustrasi oleh tangan politik tak terlihat untuk menjatuhkan Prabower.

“Saya pikir itu karena ketakutan muncul dari tangan politik tersembunyi melihat potensi pemilihan Prabhu semakin bersinar.”

Asrodin melanjutkan, Ganjar Pranowo (20,5%) dan Anis Baswedan (13,9%) dalam jajak pendapat Suara Politik Masyarakat (SPP) yang dilakukan pada 7-16 Juli 2024, dengan Prabhuo di depan kandidat lainnya (28,7%).%) unggul. persen).

“Dalam arus pemilu kali ini, upaya meruntuhkan Prabou dengan cara ilegal akan membuatnya semakin cemerlang,” ujarnya.

“Insiden papan buletin ini harus dijadikan peringatan bahwa pemilihan umum 2024 akan diselenggarakan secara tidak demokratis. Akibatnya, tangan politik yang tidak terlihat dapat menyebabkan gesekan kekerasan di tingkat akar rumput. Apalagi kita 2019) memiliki pengalaman buruk yang sama.

“Saya khawatir politik Indonesia akan menghambat perubahan mendasar dalam arti oportunisme daripada altruisme untuk memungkinkan perkembangan politik baru-baru ini,” tambahnya.

Melalui dua pengalaman pemilu yang saling bertentangan, Asroeddine mengimbau semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk mengkampanyekan pemilu yang sehat.

Ia mengingatkan, tidak perlu melakukan manuver politik ilegal yang justru merugikan massa dan demokrasi itu sendiri.

Sudah saatnya partai bersaing atas dasar visi, misi dan altruisme (mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan politik sementara).

“Jadi, saya mendukung sepenuhnya langkah membawa kasus Billboard ke jalur hukum melalui kepolisian setempat (Polda) Gerindra. Ini juga merupakan peluang besar bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan citra yang saat ini rusak akibat kasus Ferdy Sambo. billboard (Tangan Politik. tersembunyi) dan mencegah manuver politik yang dapat merusak demokrasi Indonesia.”

Siapa yang mau berbisnis dengan Prabowo?

Partai Grendra akan mengambil tindakan hukum atas baliho untuk mencegah Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan pendahuluan presiden 2024 mendatang.

Sophie Dasco Ahmed, Kepala Kejaksaan Tinggi DPP, Rabu (9/9) di gedung DPR, Jakarta, mengatakan, “Karena prosedur atau upaya ini berjalan sistematis, kami akan menyerahkannya ke jalur hukum.” 2022/21).

Dasco menjelaskan, penyebaran reklame tersebar di seluruh wilayah, sehingga diduga ada yang memesan pemasangannya.

Wakil Ketua Partai Demokrat itu mengatakan narasi papan buletin berdampak negatif pada kemampuan Prabow untuk kemudian terpilih untuk memenuhi agenda Demokrat.

Namun, dia tidak merinci apa yang diduga mengganggu karakter Prabowo di daerah itu.

“Sulit untuk menjelaskan narasinya nanti. Akan lebih baik ketika hukum ditangani nanti. Ini akan ditinjau oleh penegak hukum. Setelah kami menganalisisnya, sebenarnya hal-hal ini sekilas terlihat positif, tetapi hasilnya adalah kepada Pak Prabowo. Pidato tentang.” .

Dasco menambahkan bahwa dia menginstruksikan semua eksekutif untuk mencopot papan reklame dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Di mana papan reklame dipasang, kami meminta eksekutif untuk menghapusnya.”

“Kemudian kami meminta daerah-daerah besar yang terpasang untuk berkoordinasi atau melapor ke Bolda mereka sendiri,” katanya.

Kemarin dan untuk pertama kalinya, Sofmi Dasko mengatakan pihaknya telah menyita batu sandungan Prabhu, identitasnya, dan menyerahkan laporan kepada pihak berwajib.

Ia mengatakan upaya menggagalkan upaya tersebut dilakukan melalui billboard Prabowo Subianto, namun dimaksudkan untuk membatasi elektabilitas dan popularitas Grendra Moderator.

“Pak Prabhu juga mau diurus. Sekarang ini reklame-reklame besar di semua daerah, tapi reklame-reklame itu menurunkan rating Pak Prabhu. Banyak sekali,” kata Dasco di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9/1). ). “. 2022).

reaksi PKS

Mardani Ali Serra, Ketua Umum DPP PKS, menanggapi kekecewaan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerendra, di Pilpres 2024.

Mardani mengaku kaget dengan kasus Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu.

Dia menanyakan siapa yang mau memperlakukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Mardani mengatakan Rabu (21 September 2022) di Parlemen Senayan di Jakarta bahwa “orang bodoh dihentikan? Saya baru mendengar tentang dia. Jenderal dihentikan”.

Untuk menghindari kendala, Mardani berharap bisa melihat setidaknya tiga pasangan calon setelah Pilpres 2024.

“Paling tidak tiga (basil). Jadi tidak perlu tersandung,'” katanya.

Apalagi, Mardani mengaku tidak mempersoalkan apakah akan ada empat calon setelah Pilpres 2024.

Dia mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menominasikan satu calon: Golkar, Partai Amanat Rakyat (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Setelah itu, koalisi Gerendra dan Katedral Kebangkitan Bangsa juga mengajukan satu calon.

Setelah itu, PKS, NasDem, dan Demokrat juga mendukung pasangan calon tersebut. Setelah itu, PDIP memiliki pencalonan sendiri karena memenuhi persyaratan minimum 20% untuk presiden.