JAKARTA – Anggota DPR dari Komite 7 RI Yulian Gunhar mengatakan UU Nomor 2001 tentang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (Migas). 22 amandemen diperlukan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan produksi minyak dan gas negara. .
Menurut dia, penurunan lifting migas dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi stimulus bagi pemerintah dan Republik Demokratik Kongo untuk segera menyelesaikan amandemen undang-undang migas guna meningkatkan produksi migas.
Sudah saatnya meningkatkan produksi migas nasional yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Lift migas mencapai 707.000 barel per hari pada 2020 dan hanya akan mencapai 630.000 barel per hari pada 2021. Gunhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11/2022) mengatakan telah mencapai stok 610.000 barel per hari hingga 30 September 2022.
Selain itu, amandemen UU Migas sangat diperlukan untuk memperjelas SKK Migas Corporation dan terutama untuk memperkuat tata kelola eksplorasi migas di Indonesia.
Menurut politisi PDI-P, ketika SKK Migas terbentuk, payung hukum satu-satunya adalah Peraturan Presiden (PP) yang tidak memiliki kekuatan hukum dan bisa dibubarkan sewaktu-waktu.
Ia mengatakan, “Panitia ke-7 telah mempelajari DIM untuk RUU Migas selama ini, dan salah satunya bertujuan untuk menemukan bentuk akhir dari SKK Migas Corporation. Sampai saat ini, keberadaan dan efektivitas sistem ini harus ditinjau ulang.”
Gunhar menambahkan bahwa ada beberapa opsi untuk memodelkan organisasi manajemen yang terlibat dalam ekstraksi minyak dan gas dalam tinjauan undang-undang minyak dan gas. Hal ini nantinya dapat diterapkan untuk menggantikan kondisi SKK Migas saat ini, sehingga lebih kokoh dalam implementasi di hulu. Tata kelola migas di Indonesia untuk meningkatkan produksi migas nasional.
“Kajian skema SKK Migas diperlukan untuk memperkuat top management migas dan mempengaruhi pertumbuhan produksi nasional. Di atas segalanya, bubarkan atau gabungkan mereka dan letakkan di bawah pengawasan. Tentu menambah badan baru di Departemen ESDM, tetapi juga Departemen ESDM atau Dirjen Migas.”
Seperti diketahui, upaya telah dilakukan untuk mengubah aturan permainan migas Indonesia melalui revisi UU Migas pada tahun 2001, namun aturan tersebut belum final.
